Sebagai akademisi hukum, kami mencoba mengidentifikasi alasan mengapa Indonesia menghadapi kesulitan memberantas judi deposit pulsa online. Kami menemukan setidaknya empat variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.
Faktor-faktor ini termasuk norma hukum itu sendiri, sistem pendukung penegakkan hukum. Dan elemen masyarakat dan budaya. Faktor kerangka hukum, Peraturan yang mengatur perjudian dan perjudian online belum sepenuhnya berlaku. Hukum perjudian tidak stabil secara hukum karena ketidakpastian terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE beserta perubahannya.
Dari segi kualifikasi sanksi, terdapat perbedaan di antara kedua dasar hukum tersebut mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Sanksi UU ITE dan perubahannya bersifat kumulatif alternatif, sementara sanksi KUHP bersifat alternatif. Memberi pelaku pilihan antara pidana penjara atau denda.
Ini berarti bahwa pelakunya dapat dikenakan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau keduanya. Sifat sanksi di UU ITE dan KUHP berbeda, yang menyebabkan banyak penafsiran. Walaupun pada dasarnya perbuatan menyimpang sama-sama merupakan tindakan perjudian, sanksi dalam KUHP dan perubahannya tampak lebih ringan.
Selain itu, frasa “tanpa mendapat izin” (Pasal 303 Ayat 1) menimbulkan keraguan tentang makna hukum dari aturan Dalam KUHP, istilah “perjudian” menimbulkan gagasan bahwa hukum memungkinkan perjudian dengan izin. Hal ini bertentangan dengan KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menetapkan bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan.
Aktivitas mengurangi judi deposit pulsa
Metode yang tersedia untuk membantu penegak hukum mencapai tujuan hukum disebut sebagai faktor sarana pendukung penegakan hukum. Bagaimanapun, tanpa sarana dan fasilitas yang memadai untuk mencegah dan memerangi kejahatan, penegakkan hukum sulit. Untuk mencapai tujuan mereka untuk mengurangi kasus perjudian online, sumber daya manusia yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, dan dana yang cukup adalah sarana untuk mendukung ini.
Dalam kasus perjudian online, ahli forensik digital adalah alat yang tepat karena mereka dapat menemukan bukti adanya tindakan perjudian online. Sarana ini sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan mereka. Faktor masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dalam penegakan hukum.
Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku ditentukan oleh sumber daya manusia yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, dan dana yang cukup untuk mendukung ini. Dalam kasus perjudian online, alat yang tepat adalah ahli forensik digital yang dapat menemukan bukti adanya perjudian online. Sarana ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang melarang perjudian online.
Faktor masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam penegakan hukum; tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku menentukan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Fenomena menyimpang di masyarakat tidak dapat dihilangkan hanya dengan penegak hukum. Tujuan hukum akan lebih mudah dicapai jika masyarakat menyadari perbuatan menyimpang dan tidak melakukannya.
Sejauh ini, sanksi yang diterapkan terhadap perjudian online tampaknya hanya dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat; peningkatan kesadaran akan mendorong masyarakat untuk mematuhi larangan perjudian.Faktor kebudayaan: Faktor kebudayaan selalu berhubungan dengan faktor masyarakat karena budaya berasal dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Nilai-nilai sosial dalam masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku yang menunjukkan perbuatan yang baik dan buruk. Nilai-nilai ini harus selaras dengan hukum yang berlaku agar hukum dapat berfungsi. Sangat penting untuk membuat hukum yang lebih tegas dan jelas untuk mengatur judi deposit pulsa online dan potensi bahayanya bagi masyarakat.