Pemerintah mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan anggota parlemen negara bagian, teritori. Dan federal yang bertanggung jawab atas judi deposit pulsa online sebelum akhir tahun ini. Sebagai upaya untuk melarang penggunaan kartu kredit untuk judi deposit pulsa online. Seperti yang dilaporkan pada bulan April. Pemerintah telah mengajukan undang-undang yang melarang perusahaan taruhan online menerima produk kredit dan mata uang digital.
Amandemen baru terhadap Undang-Undang Perjudian Interaktif, yang diperkirakan akan diberlakukan pada hari Rabu. Akan memperluas kewenangan regulator media, Otoritas Komunikasi dan Media negara tersebut, untuk menghukum pelanggaran. Perusahaan yang tidak menerapkan larangan tersebut akan dikenakan denda hingga 234.750 untuk pelanggaran apa pun.
“Sederhana saja: masyarakat tidak boleh bertaruh dengan uang yang tidak mereka miliki. Kata Menteri negara tersebut dalam pernyataan bersama dengan Menteri Pelayanan Sosial. Negara ini memiliki kerugian perjudian tahunan tertinggi di dunia – 1300 per orang dewasa. Dengan total lebih dari 25 miliar – yang dipicu oleh tingginya penggunaan perjudian online.
Hampir tiga perempat orang dewasa negara ini pernah berjudi sekali dalam satu tahun terakhir. Menurut Pusat Penelitian Perjudian negara tersebut, dan perkiraan prevalensi “perjudian bermasalah” meningkat dua kali lipat menjadi 123 persen antara tahun sebelumnya. Perjudian masalah tiga kali lebih umum terjadi di kalangan penjudi interaktif atau internet dibandingkan penjudi tradisional di darat.
Hingga saat ini, penjudi dapat menggunakan kartu kredit untuk menyetor uang langsung ke akun taruhan online dan berbasis aplikasi. Meskipun bentuk pembayaran tersebut dilarang di lokasi perjudian fisik seperti judi deposit pulsa dan hotel sejak awal tahun tersebut. Berdasarkan aturan yang ada, nasabah masih dapat menggunakan kartu debit atau transfer bank untuk menyetor uang ke rekening.
Alasan memberantas tentang judi deposit pulsa
Larangan tersebut direkomendasikan oleh komite gabungan pada parlemen November, di bawah pemerintahan sebelumnya. Pemerintah kemudian membentuk parlemen penyelidikan perjudian daringnya sendiri, yang memberikan larangan menyeluruh terhadap semua iklan perjudian daring . Pihaknya masih mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, yang telah memicu kemarahan di kalangan media dan perusahaan taruhan.
Pemerintah telah membahas langkah-langkah untuk mengubah undang-undang perjudian online negara ini selama beberapa bulan. Mereka telah memperkenalkan BetStop, sebuah daftar yang memungkinkan warga negara ini untuk mempengaruhi diri mereka dari layanan taruhan. Pemerintah juga akan memberlakukan pemeriksaan identitas wajib bagi pelanggan baru, yang diperkirakan akan dilakukan pada akhir bulan ini.
Larangan kartu kredit bukanlah hal yang mengejutkan dan telah diharapkan dan didukung secara luas. Di antara para pemain top di industri taruhan online. Yang terdiri dari yang terdaftar di situs ini dan bandar taruhan milik asing. Pada penyelidikan perjudian online pada bulan April tahun ini bahwa celah tersebut adalah “absurditas mutlak”.
“Saya bisa duduk di TAB atau pub dan saya bisa berjudi di aplikasi taruhan saya. Menggunakan kartu kredit saya dan menambah hutang. Tapi saya tidak bisa menggunakan kartu kredit saya di konter taruhan di TAB atau di hotel itu,” katanya. Akan ada masa transisi enam bulan untuk undang-undang kartu kredit yang baru.
Undang-undang baru akan diberlakukan untuk melarang penggunaan kartu kredit di bandar judi deposit pulsa online seperti. Sehingga menutup celah yang telah berlangsung puluhan tahun dalam peraturan perjudian di negara tersebut. Pemerintah federal akan mengajukan undang-undang akhir tahun ini yang melarang bandar taruhan online menerima kartu kredit.